Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, Terindikasi melakukan korupsi dan memperjual-belikan kouta haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggali lebih dalam peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam dugaan korupsi kuota haji 2024 yang sedang mencuat. Pemeriksaan yang dilakukan kepada Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menggambarkan bagaimana lembaga ini memainkan peran krusial dalam mengatur dan mengelola dana serta kuota haji dari para calon jemaah, baik jalur reguler maupun khusus.

Sebagaimana dijelaskan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, BPKH bukan sekadar tempat pengelolaan dana haji, tetapi juga pelaku dalam pembagian dan pengaturan kuota haji. Salah satu sorotan utama adalah mekanisme pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 yang dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 50:50 antara jemaah reguler dan khusus. KPK memfokuskan penyidikan pada bagaimana pembagian ini dilakukan, serta potensi penyimpangan di dalamnya.

Penyidik KPK tidak hanya menyoroti BPKH, namun juga menelusuri peran biro perjalanan haji yang diduga terlibat dalam praktik-praktik ilegal. Dugaan kuat adanya jual beli kuota haji khusus ole777 menjadi salah satu fokus utama, di mana sejumlah pihak dapat menghindari antrean resmi dan langsung berangkat haji dengan membayar sejumlah uang tertentu. Praktik semacam ini melanggar prinsip antrean yang seharusnya berlaku transparan dan adil, bahkan untuk kuota haji khusus sekalipun.

Fenomena ini menimbulkan ironi tajam: ribuan calon jemaah yang telah menunggu hingga belasan tahun, malah gagal berangkat karena adanya manipulasi kuota yang melibatkan corong-corong korupsi di balik layar. KPK berupaya memetakan alur distribusi kuota yang kompleks agar keadilan dan akuntabilitas dapat ditegakkan, serta agar calon jemaah yang sah tidak dirugikan.

Kepala BPKH sendiri menyatakan dukungannya kepada KPK dalam proses penyidikan ini dan berjanji menjaga transparansi pengelolaan keuangan haji. Meskipun kasus ini sedang berjalan, BPKH berkomitmen memastikan proses penyelenggaraan haji berlangsung dengan prinsip akuntabilitas demi kemaslahatan bersama.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak terkait bahwa praktik korupsi, terutama dalam penyelenggaraan ibadah suci seperti haji, tidak boleh dibiarkan. Kepercayaan publik dan hak-hak calon jemaah harus dilindungi dengan ketat agar ibadah haji dapat dijalankan dengan aman, nyaman, dan adil bagi seluruh umat.