Malaysia Resmi Sahkan UU Perlindungan untuk Ojol dan Kurir, Indonesia Kapan?

Pada Agustus 2025, Malaysia membuat terobosan besar dengan mengesahkan Undang-Undang (UU) Pekerja Gig yang memuat perlindungan menyeluruh bagi pengemudi ojek online (ojol), kurir paket, serta pekerja sektor gig lainnya. Langkah ini menjadi yang pertama di dunia dan diharapkan menjadi contoh bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Perlindungan Hukum untuk Pekerja Gig

UU Pekerja Gig 2025 mengakui pekerja gig sebagai kelompok tersendiri dalam angkatan kerja, berbeda dengan karyawan tradisional maupun kontraktor independen. Undang-undang ini mengatur standar minimal kontrak kerja, termasuk pembayaran tepat waktu maksimal tujuh hari, pertanggungan asuransi, serta prosedur pemutusan hubungan kerja yang adil. Dengan begitu, pekerja gig tidak lagi terbelenggu oleh ketidakpastian yang selama ini banyak dikeluhkan, seperti pemutusan akun sewenang-wenang dan perubahan tarif tanpa pemberitahuan.

Dalam UU ini juga dibentuk Pengadilan Pekerja Gig khusus yang berfungsi menangani sengketa antara pekerja dan platform digital seperti Grab dan FoodPanda. Pekerja kini mendapat hak untuk didengar dan mendapatkan kompensasi jika tidak terbukti bersalah sebelum penangguhan akun dilakukan.

Skema Jaminan Sosial dan Pendanaan Perlindungan

Untuk aspek sosial, pekerja gig di Malaysia dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Sosial Wiraswasta 2017 yang memungkinkan mereka mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja hingga disabilitas. Iuran sebesar 1,25% dari setiap perjalanan atau pengiriman dialokasikan ke dana ini dan dikelola oleh Organisasi Jaminan Sosial Malaysia (Socso). Pendanaan terpusat ini juga berlaku untuk pekerja yang bekerja di lebih dari satu platform, memberikan kemudahan dan kepastian perlindungan sosial.

Implikasi bagi Indonesia

Sementara Malaysia telah melangkah jauh dengan regulasi yang mengakui dan melindungi pekerja gig, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal regulasi yang mengikat bagi pengemudi ojol dan kurir. Saat ini, pengaturan transportasi online di Indonesia hanya berbasis pada Peraturan Menteri Perhubungan yang cenderung lemah secara hukum dibandingkan undang-undang. Banyak pengemudi ojol yang masih menuntut kejelasan status pekerjaan dan perlindungan yang layak.

DPR Indonesia sendiri menyadari kompleksitas masalah ini dan membuka peluang pembahasan UUole77 angkutan online melibatkan lintas sektor terkait. Namun, hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur kesejahteraan mitra pengemudi secara menyeluruh seperti yang dilakukan Malaysia.

Harapan Baru untuk Pekerja Gig

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyambut UU Pekerja Gig sebagai "hadiah bagi jutaan pekerja lepas" yang selama ini bekerja tanpa kepastian hukum dan perlindungan. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk menjaga hak pekerja, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dengan regulasi yang jelas, pekerja gig di Malaysia kini menikmati stabilitas pendapatan, jaminan kesejahteraan, dan pengakuan atas peran penting mereka di era digital. Hal ini menjadi inspirasi penting bagi negara-negara seperti Indonesia yang masih berjuang mengatur industri gig untuk kesejahteraan para pelakunya.